BPBD Kota Tangerang Selatan Mempunyai Tugas Pokok & Fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  2. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  3. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  4. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik dan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  5. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Badan;
  6. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
  7. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
  9. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana;
  10. pelaksanaan kesekretariatan, pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  11. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  13. penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
  14. pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana;
  15. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  16. penetapan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  17. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip di lingkup Badan;
  18. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Badan;
  19. pelaksanaan penyusunan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah lingkup Badan; dan
  20. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai tugas dan fungsi