Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional koordinasi dan sinkronisasi penanggulangan bencana Daerah bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta rancangan produk hukum daerah lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

e. penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi perbaikan lingkungan daerah bencana, prasarana dan sarana umum, pemberian serta bantuan perbaikan rumah masyarakat;

f. pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan dan penghitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana;

g. pelaksanaan dan koordinasi pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta fungsi pelayanan publik;

h. pelaksanaan dan koordinasi pembangunan prasarana dan sarana, sarana sosial masyarakat, pemulihan kehidupan sosial budaya masyarakat;

i. pelaksanaan dan koordinasi penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan serta peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;

j. pelaksanaan dan koordinasi partisipasi dan peran serta publik dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat, peningkatan kondisi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

k. penyusunan regulasi penanggulangan bencana daerah;

l. penguatan kelembagaan bencana daerah;

m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;

n. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip di lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

o. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan dilingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan

p. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.